Pemerintah menargetkan dapat membangun rumah susun (rusun) tahun 2015 sebanyak 20.500 unit. Jumlah ini diputuskan dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan rusun dalam lima tahun periode 2009-2014, sebanyak 40.000 unit.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin, mengatakan, alokasi untuk pengembangan rusun sebanyak 25.000 unit itu senilai Rp 3,3 triliun.
“Angka pencapaian selama 5 tahun itu relatif hampir sama dengan target pembangunan tahun 2015,” ujar Syarif saat pemaparan Evaluasi Pelaksanaan Program 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Program 2015, di Gedung Serbaguna Kementerian PUPR, Jumat (6/5/2015).
Tahun ini, menurut Syarif, pemerintah awalnya hanya menghitung 9.370 unit sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Setelah APBN-P, ada tambahan 3.650 unit menjadi 20.500 unit.
Dari total target pembangunan selama lima tahun ke depan periode 2014-2019, yaitu 550.000 unit rumah susun, dana pembangunan ini masih jauh dari kebutuhan. Dengan demikian, Syarif mengharapkan pendanaan tidak hanya berasal dari APBN.
“Bisa juga memanfaatkan dana lainnya. Bisa saja berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJST), Perum Perumnas, atau dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF),” kata Syarif.
Potensi sumber dana tersebut diharapkan bisa membantu untuk memaksimalkan pembangunan rusun dibandingkan rumah tapak.
Ada pun distribusi pembangunan rusun terkonsnetrasi di dua wilayah yaitu barat dan timur. Di wilayah barat targetnya akan dikembangkan sebanyak 14.255 unit dengan alokasi Rp 2,2 triliun. Sementara di wilayah timur, sebanyak 6.245 unit dengan alokasi dana Rp 1,2 triliun.
Terkait revitalisasi rusun, pemerintah menganggarkan dana Rp 118 miliar di 99 lokasi di wilayah barat. Sedangkan wilayah timur, ada 38 lokasi yang akan direlokasi dengan dana Rp 51,7 miliar. Total untuk revitalisasi adalah Rp 170 miliar. (JAKARTA, KOMPAS.com)
